Salah satu komponen paling sensitif dari pemerintahan suatu negara adalah kebijakan pajak, yang mencerminkan nilai-nilai, tujuan, dan prioritas sosial-ekonomi masyarakatnya. Pajak tidak hanya menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pengaturan perilaku ekonomi. Berbicara tentang pajak, tidak melulu tentang angka dan tarif, kita juga berbicara tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk, baik penduduk asli maupun ekspatriat. Mari kita pergi ke negara lain dan melihat bagaimana mereka menerapkan berbagai kebijakan pajak.

Qatar adalah salah satu negara yang menarik untuk dipelajari. Sistem pajak Qatar sangat berbeda dan menguntungkan, terutama bagi pelancong dan ekspatriat. Negara ini menerapkan sistem pajak teritorial, yang berarti pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi di dalam teritorial Qatar. Terlebih, penduduk dan pekerja asing dapat menikmati pendapatan mereka sepenuhnya tanpa potongan pajak yang signifikan karena Qatar tidak mengenakan pajak penghasilan pada gaji, upah, dan tunjangan. Qatar juga memiliki tarif pajak perusahaan yang relatif rendah sebesar 10%, yang menarik investasi asing. Dengan kebijakan ini, orang yang berbisnis dapat membuat kontribusi ekonomi yang lebih besar tanpa dikenakan pajak yang tinggi. Terbukti dalam sebuah data yang dikeluarkan oleh lembaga yang bernama trading economics menunjukkan GDP Qatar sempat tembus hingga 213 Miliar Dollar AS pada tahun 2022. Angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan GDP Indonesia yang menerapkan sistem pajak di segala lini sebagai upaya memaksimalkan pemasukan keuangan negara.

Sumber: tradingeconomics.com

Tidak hanya itu, saat Piala Dunia 2022, Qatar kembali mencuri perhatian dunia karena kebijakan "pajak dosa" atas penjualan alkohol. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur konsumsi barang yang dianggap merusak kesehatan dan bertentangan dengan norma sosial serta budaya setempat.

Pajak dosa di Qatar dikenakan hingga 100% untuk semua minuman beralkohol, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2019. Ini berarti bahwa harga untuk minuman seperti bir dan anggur melonjak drastis, membuatnya menjadi barang yang sangat mahal. Sebagai contoh, satu liter bir dapat mencapai harga sekitar 13 poundsterling (sekitar Rp 240.000), dan bahkan lebih tinggi selama acara-acara besar seperti Piala Dunia.

Penjualan alkohol pun hanya diperbolehkan di lokasi-lokasi tertentu seperti hotel dan restoran berlisensi, sementara konsumsi di tempat umum dilarang keras. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan denda yang signifikan atau bahkan hukuman penjara. Meskipun demikian, pihak penyelenggara acara telah menunjukkan fleksibilitas dengan memberikan izin tertentu untuk pengunjung selama turnamen berlangsung. Ini menunjukkan bahwa Qatar tidak hanya ingin mempromosikan pariwisata dan ekonomi melalui acara besar tersebut, tetapi juga ingin memastikan bahwa norma-norma sosial tetap dihormati. Dengan demikian, pajak dosa menjadi contoh bagaimana kebijakan perpajakan dapat mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai budaya dalam konteks globalisasi dan peristiwa internasional.

Di negara kita Indonesia, kebijakan cukai atas minuman beralkohol juga menunjukkan pendekatan serupa dalam mengatur konsumsi alkohol demi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Sejak 1 Januari 2024, pemerintah Indonesia menaikkan tarif cukai untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan penggolongan berdasarkan kadar alkoholnya; misalnya, golongan A (sampai dengan 5%) dikenakan Rp16.500 per liter, sedangkan golongan C (lebih dari 20% sampai dengan 55%) dikenakan Rp101.000 per liter untuk produk dalam negeri. Kenaikan tarif cukai ini bertujuan untuk menekan prevalensi konsumsi alkohol yang meningkat di masyarakat serta mendukung kesehatan publik. Sementara Qatar mengenakan pajak hingga 100% untuk semua minuman beralkohol sebagai langkah tegas terhadap konsumsi barang-barang tersebut, sedangkan Indonesia mengambil pendekatan bertahap melalui kenaikan tarif cukai dengan mempertimbangkan dampak ekonomi serta kesehatan masyarakat

Jadi bagaimana, menarik sekali bukan sistem pajak yang ada disana?!